Kemenpera: Pengembang Diminta Tingkatkan Supply Rumah Murah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ilustrasiBOGOR – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terus meminta kepada para pengembang perumahan untuk terus meningkatkan pasokan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Untuk itu, Kemenpera akan mendorong peningkatan alokasi dana dalam APBN sehingga dapat membantu penyaluran subsidi perumahan untuk msyarakat.

“Kami terus berharap pengembang perumahan bisa terus meningkatkan pasokan rumah untuk masyarakat berpengehasilan rendah. Saat ini daya beli konsumen diperparah menurunnya pasokan rumah oleh pengembang dan kendala penyaluran dana oleh perbankan,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo kepada sejumlah wartawan pada seminar Pencapaian, Evaluasi, dan Proyeksi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol bekerjasama dengan Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/12).

Menurut Sri Hartoyo, pihaknya mengakui bahwa saat ini ada sejumlah target penyerapan dana pada sejumlah program kegiatan Kemenpera masih rendah dan belum mencapai target yang diinginkan. Namun demikian, Kemenpera ke depan akan terus berupaya membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni serta meningkatkan subsidi perumahan.

Kemenpera, imbuhnya, juga terus berupaya mendorong alokasi dana APBN untuk sektor perumahan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak baik kalangan pengembang, perbankan, serta masyarakat luas untuk mendorong terlaksananya berbagai program perumahan.

Sri menambahkan, masyarakat sesungguhnya memperoleh bantuan uang muka untuk membeli rumah. Mereka bisa menghubungi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) untuk pegawai negeri sipil, Jamsostek untuk pekerja, serta Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) untuk TNI/Polri.

“Kami akan terus berusaha  agar sisi suplai perumahan untuk masyarakat bisa terpenuhi sehingga faktor produksi tidak ditentukan oleh pasar,” terangnya.

Sri Hartoyo menambahkan Kemenpera juga meminta masyarakat bisa ikut memanfaatkan dana FLPP untuk membelu rumah. Pada tahun 2012 ini penyaluran FLPP hingga 5 Desember, mencapai 59.112 unit rumah. Hal ini berarti sekitar 44,4 persen dari target penyaluran yang sebesar 133.000 unit rumah, namun setelah pihaknya melakukan evaluasi lapangan dan kondisi perbankan tahun 2012 ini diproyeksikan 80.000 unit rumah dapat dibiayai FLPP atau senilai 3,5 Triliun.

Sri Hartoyo mengakui penyaluran FLPP masih terkendala beberapa hal seperti daya beli masyarakat yang masih terbatas. Salah satu kendalanya adalah masalah uang muka yang dirasakan masih memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selain kenaikan harga rumah, tanah, bahan bangunan, dan ongkos pembangunan lain yang tidak seimbang dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

Selain itu kendala lain yang menghambat penyaluran FLPP tahun ini adalah ada dinamika regulasi, faktor pasokan dan permintaan serta pembiayaan yang dinamis, sebebelumnya UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menetapkan ukuran minimal rumah yang dibiayai adalah tipe 36. penjualan baru terkatrol setelah ada keputusan MK yang sangat substansial

Sementara itu Kabid Pemasaran BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Yusuf Hariagung mengatakan beberapa upaya percepatan penyaluran FLPP telah dilakukan diantaranya menaikan harga jual rumah yang dibebaskan PPN dari 70 juta per unit menjadi 88 juta-145 juta per unit sesuai dengan wilayah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan yang pembangunannya dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan.

“Suku bunga semula 8,25 – 8,50 persen juga sudah diturunkan menjadi 7,25 persen dan jangka waktu pinjaman yang semula 15 tahun menjadi 20 tahun”, katanya.

(Kemenpera)