REI Minta Pemerintah Revisi PP No. 41/1996 tentang Kemudahan orang asing membeli properti di Indonesia.

Revisi PP No. 41/1996 tentang Perumahan dan Pemukiman akan mempermudah orang asing membeli properti di Indonesia.

Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk merevisi peraturan yang memungkinan orang asing membeli properti di Indonesia.

Ketum DPP REI Setyo Maharso mengatakan REI mengharapkan pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No. 41/1996 tentang Perumahan dan Pemukiman. PP ini merupakan bagian amanat dari UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun Umum.

”Revisi PP ini akan mempermudah orang asing membeli properti di Indonesia,” ujarnya dalam sambutannya di acara pembukaan Rapat Kerja Nasional REI 2012 di Jakarta, Rabu (5/12).

Menurut Setyo, dengan adanya revisi PP, orang asing bisa mendapatkan kemudahan izin baik tinggal di Indonesia maupun membeli properti di Indonesia. Selain itu, revisi peraturan juga memberikan kepastian hukum antara lain kepada hak waris jika timbul suatu hal di kemudian hari.

Menanggapi hal ini, SBY mengatakan masyarakat jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pemerintah pro kepentingan asing dengan adanya izin untuk kepemilikan asing.

”Tidak mungkin negara ini, pemerintah ini, REI yang mengusulkan sesuatu tidak mengutamakan kepentingan nasional kita,” ujarnya dalam sambutannya.

Oleh karena itu SBY meminta kepada REI dan juga jajaran pemerintah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada rakyat agar tidak ada salah informasi. Pemerintah, klaim SBY, tidak mungkin mengembangkan kebijakan dan aturan yang tidak pro rakyat sendiri.

”Masalahnya sekarang dunia makin kompetitif dan negara-negara lain itu bukannya tidak cinta pada negaranya, pada rakyatnya tapi mereka cerdas menangkap peluang,” tuturnya.

Dengan demikian diperlukan suatu konstruksi UU yang tetap bisa menjunjung tinggi konstitusi nasional dan bisa mengalirkan sumber-sumber era globalisasi terkini.

Selain soal kepemilikan asing, Setyo mengatakan REI meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan UU Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan disahkan UU ini, Setyo mengatakan masyarakat bisa memiliki akses kepemilikan rumah dengan suku bungan yang rendah.

REI juga meminta peningkatan subsidi perumahan kepada pemerintah. Menurut Setyo, pendidikan sudah mendapatkan 20 persen dari APBN, seharusnya sektor perumahan pun mendapatkan subsidi yang tinggi.

”Subsidi mencapai lima persen dari APBN. Sektor pendidikan mendapatkan 20 persen subsisdi mencapai 5 persen dari apbn. Sector pendidikan 20 persen. Apalah artinya fasilitas pendidikan layak tapi tidak punya rumah yang layak,” ungkapnya.(Beritasatu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s