Pemerintah Bersama Daerah Izinkann 700 Ribu Ha Hutan Rakyat

Kewenangan memberikan izin itu lewat kepala daerah (wali kota dan bupati), kemudian gubernur, terakhir Menteri Kehutanan.

Pemerintah akan menyiapkan sekitar 700 ribu hektare (ha) untuk hutan rakyat di seluruh Indonesia.

Hutan rakyat tersebut meliputi hutan tanam rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan dan hutan desa.

“Kalau ada lahannya (hutan) diutamakan untuk rakyat. Kewenangan memberikan izin itu lewat kepala daerah (wali kota dan bupati), kemudian gubernur, terakhir Menteri Kehutanan,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Zukifli Hasan, seusai melakukan penanaman pohon di Taman Wisata Punti Kayu, Palembang, Selasa (4/12).

Mehut juga menegaskan, akan memberi sanksi keras kepada kepala daerah yang berani main-main memberikan izin kuasa pengelolaan pertambangan di hutan lindung. “Akan kami tindak tegas sesuai undang-undang,” kata Zulkifli Hasan.

Menurutnya, izin hanya diberikan pada tambang tertutup atau bawah tanah. Itu pun izin pakai di hutan produksi, hutan konversi dan areal penggunaan lain, bukan pada hutan lindung dan taman nasional.

Saat ini, tambahnya, pemerintah terus mengupayakan Indonesia hijau lewat program penanaman satu miliar pohon serta moratorium.

“Saya berharap moratorium yang akan berakhir 2013 terus diperpanjang sampai Indonesia betul-betul hijau. Target kita tiap tahun satu juta pohon, Alhamdulillah itu telah dilakukan,” ujarnya.

Pada 2010 Indonesia sudah menanam 1,3 miliar pohon, meningkat di 2011 sebanyak 1,5 miliar pohon. “Tahun ini tetap kita tanam lebih dari 1 miliar pohon. Maka itu kita harap semua pihak melakukan penanaman pohon tidak cuma pemerintah saja. Kecil menanam besar memanen,” paparnya.

Sedangkan terkait tema 2012 yakni hutan kota untuk mendukung Indonesia hijau. Menteri Kehutanan siap membantu Taman Wisata Punti Kayu agar dapat dikelola dengan baik. Punti Kayu yang luasnya 39,9 ha itu dapat berfungsi sebagai areal bermain, olahraga, rileksasi, silaturahmi anak muda, sehingga terhindar dari tawuran.

“Jadi hutan kota tidak saja sebagai paru-paru kota. Punti Kayu sebagai hutan kota bukan komersial maka untuk berkunjung ke sini jangan dipungut biaya mahal-mahal, ini hak semua orang,” tuturnya.

Zulkifli meminta agar Punti Kayu dijaga karena sesuai undang-undang, setiap kota dan kabupaten harus memiliki ruang terbuka hijau paling kurang 30 persen.

“Di Palembang ruang terbuka hijau tidak sampai 30 persen lagi maka itu harus dijaga bahkan ditambah dan tidak boleh dikurangi,” ujar Menhut.(BeritaSatu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s